Posisi Syuriyah dan Tanfidziyah NU

Diposting pada

Di dalam struktur kepengurusan NU, syuriyah menduduki posisi paling utama. Pada awal berdiri, yang justru diketahui publik ialah para syuriyah itu.
Untuk Rais ‘Aam Syuriyah PBNU pertama dikatakan Rais Akbar. sesuatu istilah yang tak pernah dipakai lagi pada masa-masa selanjutnya. Khusus buat Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari.

Bahkan, hingga Muktamar NU kedelapan di Jakarta, 1933, tIDak adanya rapat khusus tanfidziyah walau saat itu sudah ada kepengurusannya.
Barulah di Muktamar NU setahun kemudian, di Banyuwangi, ada rapat tanfidziyah secara khusus.

Choirul Anam menyebut dari ketika muktamar kesembilan itu sebagai waktu pernyebaran NU, untuk membedakan dengan periode sebelumnya, waktu pertumbuhan.

Untuk memaparkan posisi syuriyah serta tanfidziyah itu kepada orang awam, pers NU, contohnya Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) menyebut dengan sederhana, NU area ulama serta bukan ulama.
nyatanya Perihal itu disebutkan juga terhadap statuten NU sehabis diresmikan sebgai organisasi sah di Hindia Belanda pada tahun 1930.

Pada statuten itu, yakni pasal-pasal 4 mengatakan, yang boleh menjadi anggotanya ini perkumpulan cuma orang yang beragama Islam yang bermazhab sebagai tersebut dalam passal 2.

Mereka dibedakan menjadi:
a. partisipan guru agama (ulama)
b, partisipan bukan guru agama.

Menurut Presiden Hoopd Bestuur Nahdlatoel Oelama (sekarang istilahnya Ketua Umuma PBNU) Mahfud Shiddiq, syuriyah bermakna ruh, sementara tanfidziyah jasad atau jasmani, Kedua kelompok ini tak boleh terpisah dari NU.

Tanfidziyah tidak dapat melaksanakan pergerakan organisasi dengan tanpa sepengatahuan syuriyah.
Perihal ini sepertinya ditegaskan mengingat NU didirikan para ulama

Kata Kyai Mahfud, NU tak boleh menelantarkan area ruh serta juga area jasmani, Kedua area itu sama-sama pentingnya. Nah, dalam bergerak, kedua area ini tak boleh sekal-kali melanggar aturan agama. Di dalam kerjanya, syuriyah jangan melemahkan tanfdziyah, begitu juga sebaliknya, tanfidziyah jangan sampai memadarati syuriyah.

Karena itulah NU pada awal berdiri membuat peraturan pada pasal ayat 3 menyebutkan:
“Sesuatu departemen tak boleh menjalankan suatu aturan (usaha) bahasa sebelum dimintakan fatwa hukumnya syuriyah alg zaken”.

(Abdullah Alawi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *